Tulisan 8 (Teori Organisasi Umum 2)

Tulisan 8 (Teori Organisasi Umum 2)
perkembangan jaringan telekomunikasi indonesia dibandingkan dengan negara lain

Sejak Amerika Serikat meluncurkan ‘The National Infrastructure Information’-nya pada tahun 1991, banyak negara industri lain di dunia bergegas menyusul dengan meluncurkan kebijakan-kebijakan infrastruktur komunikasinya. Dalam kurun waktu lima tahun setelah itu, negara-negara Eropa seperti Perancis, Denmark, Inggris, Jerman, dan lainnya merancang dan mempublikasikan kebijakan-kebijakan superhighways informasi mereka. Inggris menamai programnya dengan ‘The Information Society Initiative’ dan Jerman ‘The Info 2000’. Di Asia, Jepang menampilkan kebijakan serupa pada tahun 1994 (Yuliar, dkk, 2001: 162-163).
Tak lama kemudian, yakni tahun 1996, negara-negara di wilayah Asia Tenggara pun tidak mau ketinggalan meluncurkan kebijakan-kebijakan infrastruktur komunikasi- informasi mereka, seperti Filipina dengan ‘Tiger’, Malaysia dengan ‘Multimedia Super Coridor’ dan Singapura dengan ‘Singapore-ONE’. Pada awal tahun 1997, Indonesia meluncurkan kebijakan infrastruktur superhighways informasi yang diberi nama ‘Nusantara 21’, yang selanjutnya dikuatkan dengan dikeluarkannya Keppres No. 30 tahun 1997 mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Telematika Indonesia, yang bertugas mengkoordinasikan pengembangan pembangunan dan pemanfaatan telematika di Indonesia (Yuliar, dkk, 2001: 162-163)
Namun demikian, menurut Yuliar, dkk (2001: 172), kebijakan infrastruktur dalam proyek ‘Nusantara 21’ masih dipengaruhi kepentingan pemerintah, seperti dicerminkan dari hubungannya dengan kebijakan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan Indonesia, ketahanan nasional, dan Wawasan Nusantara. Begitu pula peran pemerintah masih sangat dominan melebihi pihak-pihak lain, misalnya swasta dan masyarakat, dengan adanya Tim Koordinasi Telematika Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden No.30/1997, yang melibatkan 14 menterinya, yaitu 1 menteri koordinator, 8 menteri departemen, dan 5 menteri negara, namun tidak melibatkan pihak-pihak di luar pemerintahan. Dengan demikian ‘Nusantara 21’ mencerminkan warna sentralisasi yang masih sangat kuat dan nuansa demokratisasi kurang diperhatikan. Akibatnya visi ‘Nusantara 21’ yang awalnya dikenalkan secara top down sebagai simbol yang mengemas kerangka pembangunan infrastruktur pemerintah Orde Baru tersebut lengser mengikuti lengsernya pemerintahan Orde Baru. Selain itu krisis ekonomi, sosial, dan politik pada tahun 1997 serta bangkitnya semangat otonomi daerah mengikis proyek ‘Nusantara 21’ yang dinilai sangat kental bernuansa sentralistik.
Secara konseptual, ‘Nusantara 21’ adalah sebuah visi nasional yang memperjuangakan bsnagsa Indonesia untuk memasuki kancah persaingan ekonomi global di abad 21. Sebagai kebijakan, infrastruktur informasi ‘Nusantara 21’ tidak telepas dari visi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, serta pertahanan dan keamanan, yang telah muncul sejak adanya konsep satelit telekomunikasi Palapa 16 Agustus 1976. Bahkan ‘Nusantara 21’ lebih terlihat sebagai pemutakhiran dari proyek Palapa, dengan tetap menggunakan pendekatan pada nilai-nilai pemersatuan seluruh Nusantara sebagai negara kepulauan. Dengan demikian, secara paradigmatis, tidak ada sesuatu yang relatif baru dari proyek ‘Nusantara 21’ bagi pembangunan infrastruktur komunikasi Indonesia dibanding proyek satelit palapa sebelumnya.
Dari sisi teknologi, sebelum satelit Palapa mengorbit, Indonesia hanya mengenal telekomunikasi yang bersifat teresterial, yakni yang jangkauannya masih dibatasi oleh lautan. Telekomunikasi seperti ini tidak bisa menjangkau pulau-pulau, kecuali melalui penggunaan SKKL (Saluran Komunikasi Kabel Laut). Tetapi sistem SKKL itupun masih mahal dan sulit untuk dipergunakan. Setelah satelit Palapa mengorbit, jangkauan telekomunikasi Indonesia dapat menjangkau seluruh nusantara, kecuali beberapa daerah blank spot. Satelit Palapa yang diluncurkan waktu itu tidak hanya dapat digunakan untuk telepon, namun juga dapat dimanfaatkan untuk pengiriman faksimili, telex, telegram, videotext, dan berbagai informasi dalam bentuk lain, termasuk di bidang penyiaran (broadcasting), serta sistem cetak jarak jauh bagi suratkabar. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dimuali dari peluncuran Satelit Palapa berdampak positif  bagi penanaman investasi asing. Sebelumnya pada inverstor enggan melirik Indonesia karena buruknya infrastruktur telekomunikasi yang ada di tanah air.